PWMKaltara

TARAKAN – Forum Guru Muhammadiyah (FGM) Tarakan menyatakan keprihatinan mendalam atas keputusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) yang menghentikan pemberian insentif bagi guru TK, SD, dan SMP. Kebijakan yang telah berjalan selama tujuh tahun ini dihentikan secara sepihak tanpa melibatkan para pemangku kepentingan, termasuk para guru sebagai ujung tombak pendidikan.

Dalam pernyataan sikap resminya, FGM Tarakan menyayangkan keputusan tersebut yang dinilai tidak mencerminkan semangat kolaborasi antarlevel pemerintahan. Meskipun secara kewenangan pendidikan dasar berada di bawah pemerintah kabupaten/kota, FGM menegaskan bahwa Pemprov tetap memiliki ruang untuk ikut berkontribusi mendukung pendidikan sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 dan Pasal 31 UUD 1945.

“Penghentian insentif ini justru bertolak belakang dengan arah kebijakan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama,” demikian bunyi salah satu poin dalam pernyataan tersebut. FGM juga menolak alasan efisiensi anggaran sebagai dalih yang membenarkan pemotongan program insentif, dan mendorong perbaikan tata kelola bila memang ditemukan persoalan dari audit keuangan.

Forum ini menegaskan bahwa guru-guru di Tarakan merupakan bagian dari masyarakat Kalimantan Utara secara keseluruhan dan berhak mendapatkan perhatian serta dukungan dari Pemprov, tanpa diskriminasi wilayah. Oleh karena itu, FGM mendorong lahirnya skema baru insentif yang berbasis pada kinerja dan pengembangan kompetensi, melalui kerja sama antara Pemprov dan pemerintah kota/kabupaten.

--Advertisement--

FGM Tarakan juga menyatakan kesiapan untuk menjadi mitra dialog dan duduk bersama DPRD, Pemprov, Pemkot, serta forum guru lainnya dalam merumuskan kebijakan yang berpihak kepada pendidikan.

“Pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Guru adalah pondasi utama, dan kebijakan yang melemahkan mereka berarti memperlemah masa depan bangsa,” tegas pernyataan tersebut.

Dengan sikap terbuka dan ajakan berdialog, FGM berharap ada solusi konstruktif demi menjaga keberlangsungan dan mutu pendidikan di Kalimantan Utara.